Serang – Dalam upaya mendukung transisi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten lakukan Inventarisasi Barang Milik Negara (BMN) pada 19 (sembilan belas) Satuan Kerja, Rabu (20/11).

Kepala Divisi Administrasi, Nur Azizah Rahmanawati menerangkan, dalam rangka persiapan transisi pemisahan Kemenkumham, penting untuk dilakukan pendataan atas seluruh aset negara di lingkungan Satuan Kerja Kanwil Kemenkumham Banten.

“Nantinya database aset tersebut akan menjadi dasar penetapan barang milik negara masing-masing Kementerian”, ujar Azizah.

Sementara, Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda pada Biro Pengelolaan BMN dan Barjas Sekretariat Jenderal Kemenkumham, Zulfikar menyebut pelaksanaan inventarisasi sendiri akan dilakukan atas BMN yang telah dipergunakan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi, termasuk BMN yang sedang dilakukan kerja sama dalam rangka penggunaan atau pemanfaatan BMN dan BMN yang sedang dalam proses usulan persetujuan pemindahtanganan, pemusnahan, dan/atau penghapusan kepada Pengelola Barang.

Serta, BMN yang akan dilakukan pengalihan status penggunaan, penggunaan sementara, dan penggunaan bersama untuk pemenuhan kebutuhan Kementerian/Lembaga baru.

Untuknya, Zulfikar berpesan agar seluruh Satuan Kerja segera mengajukan usulan PSP terhadap seluruh BMN satker melalui aplikasi SIMAN v2, sebagai salah satu syarat untuk dilakukannya mekanisme penggunaan sementara/penggunaan bersama atau alih status penggunaan BMN.

Juga, melakukan inventarisasi terhadap BMN yg dilakukan sewa oleh pihak ke-tiga yang sesuai ketentuan. (Humas Kemenkumham Banten)

Serang - Guna memastikan pelaksanaan tes seleksi kompetensi bidang kesehatan, pengamatan fisik dan psikotes di Lingkungan Kantor Wilayah Kemenkumham Banten berjalan dengan lancar, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten memantau pelaksanaan tes, Rabu (20/11/2024).

Didampingi Kepala Divisi Pemasyarakatan Jalu Yuswa Panjang, ia memantau pelaksanaan tes seleksi psikotes yang diikuti oleh 65 orang peserta di sesi kedua.

Dalam pantauannya, ia menyempatkan diri berbincang dan memberikan semangat kepada para peserta yang akan mengikuti ujian.

"Semangat yang akan mengikuti ujian hari ini, saya doakan semoga semua dapat mengikuti dengan lancar dan mendapatkan hasil yang diinginkan," tuturnya.

Ia pun menyatakan komitmen Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten dalam menyelenggarakan seleksi dengan jujur, bersih dan tanpa pungutan apapun

Adapun seleksi kompetensi bidang di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten diikuti sebanyak 625 orang peserta baik dari SLTA maupun non-SLTA (Humas Kemenkumham Banten)

Serang - Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang Kesehatan, Pengamatan Fisik dan Psikotes di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten dimulai.

Pelaksanaan seleksi bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Banten yang beralamat di Jalan Syech Nawawi Al-Bantani Cipocok Jaya, Serang Banten, Rabu (20/11/2024).

Seleksi meliputi tes kesehatan yang diikuti oleh 260 orang peserta selama 2 sesi, dan tes psikotes yang diikuti oleh sebanyak 130 orang peserta dengan jumlah sesi yang sama.

Pada hari pertama, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Banten Danang turut hadir menyaksikan dan memonitor pelaksanaan tes kesehatan. Dalam keterangannya, ia menyebut bahwa pelaksanaan tes salah satunya meliputi tes rontgen, pengukuran tensi, tinggi badan serta berat badan.

"Hari ini pelaksanaan tes kesehatan dan psikotes berjalan dengan lancar, kami menyediakan 10 orang dokter, untuk twnsi 5 orang dan pemeriksaan darah 5 orang serta rontgen 2 tempat," jelasnya.

Memantau berjalannya pelaksanaan tes, tim dari Inspektorat Jenderal mengapresiasi proses yang berjalan dengan cepat dan lancar. Ia pun mengharapkan pelaksanaan akan terus berjalan lancar hingga hari terakhir.

Turut mendampingi Kepala Subbagian Kepegawaian, Tata Usaha, dan Rumah Tangga Wasis Teguh Sambodo dan tim dari Biro Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum (Humas Kemenkumham Banten)

Serang – Konflik kepentingan (conflict of interest) merupakan awal dari korupsi. Mengapa?

Disampaikan Kepala Divisi Administrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten, Nur Azizah Rahmanawati, hal itu dikarenakan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Konflik Kepentingan masuk dalam Pengelompokkan Korupsi, meski yang dijabarkan baru Konflik Kepentingan dalam hal Pengadaan.

Konflik Kepentingan sendiri, didefinisikan sebagai kondisi Pejabat Pemerintahan yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan Wewenang sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas Keputusan dan/atau Tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya.

Bagaimana mencegah terjadinya Konflik Kepentingan?

“Pencegahan konflik kepentingan dilakukan dengan menghindari penyebab terjadinya konflik kepentingan, yang dapat didukung dengan penetapan aturan atau regulasi tentang hal tersebut, misal kode etik dan aturan perilaku”, ujar Azizah dalam Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi dan Penanganan Benturan Kepentingan, Rabu (20/11).

Menambahkan, Azizah menyebut terdapat 4 (empat) cara yang dapat dilakukan dalam menangani Konflik Kepentingan. Pertama, Abstain, yakni keputusan atau tindakan lainnya yang memiliki risiko terhadap bias atau konflik kepentingan yang dipersepsikan.

Disclose (Deklarasi), yakni mengidentifikasi dan melaporkan konflik kepentingan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Kemudian, Talk (Diskusikan), yakni memberitahukan kepada atasan sebelum bertindak jika terdapat konflik kepentingan.

Terakhir, Mitigate, yakni mengambil langkah untuk memastikan objektifitas dan independensi pengambilan keputusan.

Terselenggara di Bale Soepomo Kanwil Kemenkumham Banten, kegiatan diikuti secara langsung oleh jajaran Kanwil Kemenkumham Banten dan diikuti secara daring melalui Aplikasi Zoom Meeting oleh 19 (sembilan belas) Satuan Kerja.

Turut mendampingi Kepala Divisi Administrasi, diantaranya Kepala Bagian Program dan Humas, Septi Erni dan Kepala Subbagian HRBTI, Yurista Dwi Artharini. (Humas Kemenkumham Banten)

Cilegon – Kepala Divisi Administrasi Kanwil Kemenkumham Banten melakukan monitoring dan evaluasi (monev) persiapan audit transisi di Lapas Kelas IIA Cilegon dan Kantor Imigrasi Kelas II Cilegon. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka persiapan menghadapi audit transisi oleh Inspektorat Jenderal Kemenkumham, Selasa (19/11/2024)

Kepala Lapas Kelas IIA Cilegon menyambut kehadiran Kadivmin dan melaporkan bahwa jajarannya telah melaksanakan ikrar setia kepada NKRI pada 18 November 2024. Hal ini menjadi salah satu langkah strategis dalam memperkuat komitmen petugas di masa transisi.

Dalam arahannya, Kepala Divisi Administrasi menekankan pentingnya kesiapan mental seluruh petugas Kantor Imigrasi Cilegon. Ia mengingatkan bahwa masa transisi ini merupakan momentum untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), sesuai dengan poin ke-4 dari Astacita Presiden dan Wakil Presiden.

“Selalu ingat Tuhan dalam setiap pekerjaan. Tingkatkan kemauan, tambah pengetahuan, dan introspeksi diri agar kita bisa menjadi SDM yang siap menyongsong Indonesia Emas 2045,” tegas Kadivmin.

Selain memberikan motivasi, Kadivmin memperkenalkan dua inisiatif penting. Pertama, aplikasi E-Kompetensiku, yang dirancang untuk mengelola penilaian kompetensi dan pelatihan petugas. Kedua, Griya Warada Banten, organisasi yang mendukung program pemerintah di bidang SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, dan kesetaraan gender. Program ini bahkan menyediakan makan siang bergizi gratis untuk masyarakat sekitar yayasan.

Mengakhiri kunjungannya, Kadivmin memberikan motivasi kepada petugas Lapas dan Kanim Cilegon, mendorong mereka untuk terus bekerja keras dan berinovasi demi pelayanan publik yang lebih baik. (Humas Kemenkumham Banten)