Serang - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten menyaksikan secara virtual penyerahan laporan hasil pemeriksaan BPK RI Atas Laporan Keuangan Kemenkumham Tahun 2023, Jumat (26/07/2024). 

Pimpinan I Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia Nyoman Adhi Suryadnyana menyampaikan bahwa dalam pemeriksaan laporan keuangan tahun anggaran 2023 tidak menemukan adanya permasalahan yang signifikan terhadap penyajian laporan keuangan tahun 2023. 

"Pada laporan keuangan tahun 2023 tidak ditemukan adanya permasalahan yang signifikan sehingga Kemenkumham mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian ke yang 15 kali," ujarnya. 

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly menyampaikan untuk tidak berpuas diri atas capaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian Tahun 2023 namun menjadi motivasi. 

"Dengan diraihnya opini wajar tanpa pengecualian Kemenkumham pada laporan keuangan di tahun 2023 bukan menjadikan kita berpuas diri namun menjadi motivasi bagi kita untuk terus memperkuat komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas," tuturnya. 

Dari Kemenkumham Banten turut mengikuti Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Banten Dodot Adikoeswanto, Kepala Divisi Pemasyarakatan Jalu Yuswa Panjang, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Meidy Firmansyah, Kepala Divisi Keimigrasian Dadan Gunawan, serta jajaran subbidang keuangan dan BMN (Humas Kemenkumham Banten) 

Jakarta - Direktur Jenderal HAM, Dhahana Putra, menyesalkan adanya intimidasi kepada jemaat Gereja Tesalonika pada 30 Maret 2024 yang sempat viral beberapa hari belakangan. Menurutnya intimidasi semacam itu tidak boleh ditoleransi karena berpotensi mengikis ikatan kebangsaan.

"Terlebih kita melihat bersama ada sikap mengolok-olok jemaat gereja Tesalonika tentu ini mengikis ikatan kebangsaan dan sama sekali tidak merefleksikan nilai-nilai luhur Bangsa Indonesia," jelasnya.

Dhahana menekankan Indonesia merupakan bangsa yang menjunjung tinggi kemajemukan atau keberagaman termasuk dalam beragama. Penghormatan yang tinggi di dalam hak untuk beragama itu kemudian dimuat di dalam konstitusi.

“Sebagai warga negara yang baik, mari kita menghormati hak umat beragama dalam menjalankan ibadah sebagai hak konstitusionalnya," kata Dhahana.

Direktur Jenderal HAM menghimbau agar pemerintah daerah, aparat penegak hukum, FKUB, dan para pemangku kebijakan terkait dapat memenuhi dan melindungi hak warga negara dalam menjalankan ibadah.

Pasalnya, Ia menuturkan bila pemerintah tidak memfasilitasi hak beribadah umat beragama
maka merupakan sebuah bentuk pelanggaran HAM.

"Jika memang ada kendala dalam perizinan rumah ibadah, maka perlu dibantu dan difasilitasi jangan sampai hak beribadah yang merupakan HAM tidak dipenuhi," ujarnya.

Tidak lupa, Direktur Jenderal HAM mengapresiasi upaya Pemerintah Kabupaten Tangerang dan Polres Metro Tangerang dalam memediasi persoalan ini. Sehingga jemaat gereja Tesalonika dapat beribadah
sementara di aula kantor lama kecamatan Teluknaga.

Kendati demikian, Dhahana mengingatkan pesan Presiden Joko Widodo dalam Rakornas Kepala Daerah dan FKPD se-Indonesia pada Januari 2023 silam terkait pentingnya menjalankan amanat konstitusi untuk memenuhi dan melindungi hak umat beragama dalam beribadah.

“Sebagaimana arahan Bapak Presiden, jangan sampai konstitusi itu kalah oleh sebuah kesepakatan yang mencederai hak konstitusional warga negara," kata Dhahana.

Lebih lanjut, Direktur Jenderal HAM mengakui toleransi antar umat beragama merupakan pekerjaan rumah yang tidak sederhana. Diakuinya, masih ada pandangan sejumlah pihak di masyarakat yang menolak keberagaman.

“Sebagai contoh misalnya, kita melihat di video viral itu ada pihak yang mengatakan bahwa ini wilayah umat A sehingga umat beragama lain tidak boleh beribadah, padahal
dalam kehidupan berbangsa kita tidak mengenal konsep demikian," jelasnya.

Oleh karena itu, Dhahana meyakini upaya mendorong moderasi beragama menjadi penting dalam membangun masyarakat yang toleran terhadap perbedaan.

“Selain penegakan hukum, kami
memandang perlu komitmen kuat baik di pusat maupun daerah dalam mendorong upaya moderasi beragama di tengah masyarakat sehingga lahir kesadaran bahwa toleransi dan menghargai antar umat
beragama misalnya dalam beribadah adalah sebuah keniscayaan hidup berbangsa," katanya.

Ia mengungkapkan pihaknya kini tengah menggodok Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Generasi ke-6. Isu seputar keberagaman akan diintegrasikan dalam rancangan RANHAM mendatang.

“Tentu dengan dimasukannya isu seputar keberagaman ke dalam RANHAM mendatang,
kami berharap pemerintah baik di pusat maupun daerah akan memiliki perspektif yang lebih baik dalam menyikapi toleransi antar umat beragama di tanah air," pungkas Dhahana.

Di tempat terpisah, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten, Dodot Adikoeswanto turut menyesalkan adanya kejadian tersebut.

Dodot Adikoeswanto menyebut, toleransi merupakan satu kata yang sering diucapkan di negara Indonesia ini, mengingat Indonesia yang kaya akan keberagaman ras, agama, suku, dan bahasa. Namun, pada kenyataannya masih ada saja oknum yang melanggarnya dengan berbagai alasan.

“Kerukunan Umat Beragama akan terwujud jika kita mampu mengembangkan sikap toleransi artinya saling menghargai satu sama lain. Mari kita tanamkan itu”, tandasnya.

Jakarta – Program Golden Visa Indonesia resmi diluncurkan dalam sebuah acara megah yang berlangsung di Jakarta. Acara tersebut dibuka dengan penampilan energik dari GAC dan Onframe Dancers yang memukau para tamu undangan. (25/07/2024)

Hadir dalam acara ini Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, beserta anggota Kabinet Indonesia Maju, para Duta Besar Perwakilan Indonesia, Pimpinan Komisi III DPR RI, Panglima TNI, Pimpinan Tinggi Madya Kemenkumham RI, serta para pengusaha dan tamu undangan lainnya. Tidak ketinggalan, seluruh Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham dari seluruh Indonesia turut hadir.

Acara dimulai dengan laporan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna H. Laoly, yang menjelaskan bahwa program Golden Visa ini dirancang sebagai bagian dari kebijakan Selective Policy yang dicanangkan oleh pemerintah. Kebijakan ini bertujuan untuk menyasar good quality traveler dengan memberikan kemudahan dan fasilitas bagi Warga Negara Asing untuk berinvestasi dan tinggal di Indonesia.

“Demi mengajawantahkan salah satu fungsi keimigrasian sebagai fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat, Golden Visa hadir sebagai inovasi pelayanan publik yang memberikan kemudahan bagi Warga Negara Asing di Indonesia,” ungkap Menkumham Yasonna dalam sambutannya.

Yasonna juga menyampaikan apresiasi kepada Presiden Jokowi atas dukungan penuh yang telah diberikan. “Dukungan dari Bapak Presiden menjadi dorongan besar bagi kami untuk terus melakukan pembenahan dan meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas bagi masyarakat Indonesia dan Warga Internasional,” tegasnya.

Setelah laporan Menkumham, acara dilanjutkan dengan penayangan video singkat tentang Golden Visa, yang menyoroti berbagai keuntungan yang ditawarkan oleh program ini kepada para investor asing dan talenta global.

Presiden Joko Widodo kemudian memberikan sambutan, menekankan pentingnya peluncuran Golden Visa untuk memfasilitasi para investor dan profesional asing. “Peluncuran Golden Visa ini bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi para WNA dalam berinvestasi dan berkarya di Indonesia. Ini akan menarik lebih banyak good quality travelers untuk invest while stay dan productive while stay,” ujar Presiden Jokowi.

Sebagai tanda grand launching, Presiden secara simbolis menempelkan kartu Golden Visa Indonesia pada layar digital. Selain itu, kartu Golden Visa Indonesia secara simbolis diserahkan kepada pelatih timnas sepakbola Indonesia, Mr. Shin Tae-yong, sebagai salah satu penerima pertama visa ini.

Presiden Jokowi menekankan pentingnya sosialisasi program Golden Visa secara masif melalui berbagai kanal komunikasi agar menjangkau lebih banyak top investor dan talenta global di seluruh dunia.

Dengan peluncuran Golden Visa Indonesia ini, pemerintah berharap dapat menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif dan meningkatkan daya saing Indonesia di panggung global. (Humas Kemenkumham Banten)

Tangsel - Guru Kekayaan Intelektual (RuKI) kembali menyebarkan ilmu dan pengetahuannya mengenai pentingnya Kekayaan Intelektual bagi pelajar di Indonesia. 

Guru Kekayaan Intelektual Kemenkumham Banten membagikan ilmunya kepada pelajar di tiga sekolah yaitu SMKN 1, SMKN 2 dan SMKN 3 di Kota Tangerang Selatan, Kamis (25/07/2024). 

Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Banten yang diwakili Kepala Subbidang Kekayaan Intelektual Heri Santoso di SMKN 1 Kota Tangerang menyebut bahwa adanya RuKI sebagai bentuk _transfer knowledge_ mengenai Kekayaan Intelektual bagi pelajar. 

"Hadirnya Guru KI dilakukan dilakukan secara interaktif bertujuan bukan saja _transfer knowledge_ mengenai kekayaan intelektual namun juga _transfer of value_," tuturnya. 

_Transfer Knowledge_ dilakukan dengan mengajarkan arti kekayaan intelektual, unsur-unsur kekayaan intelektual seperti merek, hak cipta, paten, dan lainnya. 

"Kekayaan Intelektual adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada kreator, inventor, desainer, dan pencipta berkaitan dengan kreasi atau karya intelektual mereka," ujar Heri menjelaskan arti Kekayaan Intelektual. 

Sedangkan _transfer of value_ dilakukan dengan menanamkan sikap dan nilai dari materi kekayaan intelektual yang disampaikan dengan melibatkan sisi psikologis dari RuKI dan siswa.

Hal ini senada dengan yang disampaikan Kepala Bidang Pelayanan Hukum Agus Salim bahwa penanaman pemahaman mengenai Kekayaan Intelektual harus dilakukan kepada siswa sejak di bangku sekolah. 

Sebanyak 100 orang pelajar di SMKN Kota Tangerang Selatan dengan antusias mengikuti pemberian materi yang diberikan oleh Erica Susanti dan Binshar Mulyono selaku Guru Kekayaan Intelektual.

Sedangkan 100 orang pelajar di SMKN 2 Kota Tangerang antusias mendengarkan pemaparan oleh Guru KI Santi Nikasih dan Feri Setiawan. 100 orang pelajar di SMKN 3 Kota Tangerang Selatan dipandu oleh Guru KI Sofyan Firdaus dan Edi Wahyono. 

Dengan terjunnya Guru Kekayaan Intelektual ke pelajar-pelajar, diharapkan kekayaan intelektual menjadi modal utama yang harus dikembangkan dan dilestarikan oleh seluruh lapisan masyarakat mulai dari yang termuda (Humas Kemenkumham Banten) 

Tangsel - Guru Kekayaan Intelektual (RuKI) kembali menyebarkan ilmu dan pengetahuannya mengenai pentingnya Kekayaan Intelektual bagi pelajar di Indonesia. 

Guru Kekayaan Intelektual Kemenkumham Banten membagikan ilmunya kepada pelajar di tiga sekolah yaitu SMKN 1, SMKN 2 dan SMKN 3 di Kota Tangerang Selatan, Kamis (25/07/2024). 

Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Banten yang diwakili Kepala Subbidang Kekayaan Intelektual Heri Santoso di SMKN 1 Kota Tangerang menyebut bahwa adanya RuKI sebagai bentuk _transfer knowledge_ mengenai Kekayaan Intelektual bagi pelajar. 

"Hadirnya Guru KI dilakukan dilakukan secara interaktif bertujuan bukan saja _transfer knowledge_ mengenai kekayaan intelektual namun juga _transfer of value_," tuturnya. 

_Transfer Knowledge_ dilakukan dengan mengajarkan arti kekayaan intelektual, unsur-unsur kekayaan intelektual seperti merek, hak cipta, paten, dan lainnya. 

"Kekayaan Intelektual adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada kreator, inventor, desainer, dan pencipta berkaitan dengan kreasi atau karya intelektual mereka," ujar Heri menjelaskan arti Kekayaan Intelektual. 

Sedangkan _transfer of value_ dilakukan dengan menanamkan sikap dan nilai dari materi kekayaan intelektual yang disampaikan dengan melibatkan sisi psikologis dari RuKI dan siswa.

Hal ini senada dengan yang disampaikan Kepala Bidang Pelayanan Hukum Agus Salim bahwa penanaman pemahaman mengenai Kekayaan Intelektual harus dilakukan kepada siswa sejak di bangku sekolah. 

Sebanyak 100 orang pelajar di SMKN Kota Tangerang Selatan dengan antusias mengikuti pemberian materi yang diberikan oleh Erica Susanti dan Binshar Mulyono selaku Guru Kekayaan Intelektual.

Sedangkan 100 orang pelajar di SMKN 2 Kota Tangerang antusias mendengarkan pemaparan oleh Guru KI Santi Nikasih dan Feri Setiawan. 100 orang pelajar di SMKN 3 Kota Tangerang Selatan dipandu oleh Guru KI Sofyan Firdaus dan Edi Wahyono. 

Dengan terjunnya Guru Kekayaan Intelektual ke pelajar-pelajar, diharapkan kekayaan intelektual menjadi modal utama yang harus dikembangkan dan dilestarikan oleh seluruh lapisan masyarakat mulai dari yang termuda (Humas Kemenkumham Banten)