Jakarta – Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan bekerja sama dengan Japan International Cooperation Agency (JICA) menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) tentang “Buku Tanya Jawab Seputar Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah”, Kamis (08/04/2021). FGD dibuka oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Prof. Widodo Ekatjajana. enyusunan buku Tanya Jawab Seputar Pembentukan Peraturan Perundang-undangan terinspirasi dari Workbook of Legislative Duties  yang dimiliki oleh Pemerintah Jepang.  Buku tersebut  menjadi pegangan bagi pegawai pemerintah dan para pihak yang bertugas di bidang penyusunan peraturan perundang-undangan untuk memberikan gambaran secara lengkap terkait pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam pembentukan peraturan perundang-undangan disertai dengan jawaban dari sisi teoritis dan praktis yang...

Jakarta – Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan mengikuti Lokakarya Peningkatan Kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang diselenggarakan oleh Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM, Rabu, (07/04/2021). “Kemenkumham, melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi yang baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah”, ujar Heni Susila Wardoyo, Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM. Lokakarya PPID ini mengundang Gede Narayana, Ketua Komisi Informasi Pusat. Menurutnya, keterbukaan informasi merupakan amanat konstitusi. “PPID merupakan garda terdepan dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik di Kementerian Hukum...