Cilegon - Dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten diselenggarakan Diskusi Kelembagaan dengan narasumber dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Jumat (10/02/2023).
Dalam laporan kegiatan yang disampaikan Kepala Divisi Keimigrasian Ujo Sujoto, diketahui Kanim Kelas II TPI Cilegon yang awal nomenklaturnya Kanim Merak ini memiliki 9 (sembilan) kecamatan dan 1 (satu) kota wilayah kerja. Ia pun menyampaikan bahwa meskipun dengan kondisi sarana dan prasarana yang minimalis, Kanim Kelas II TPI Cilegon dapat tetap memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Oleh karenanya Ujo menyampaikan bahwa diperlukannya evaluasi terkait kelas yang dimiliki Kanim Cilegon.
"Kami mohon arahan ibu sehingga Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilegon dapat meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat," ujar Ujo Sujoto.
Senada, Kepala Kantor Wilayah Tejo Harwanto yang dalam hal ini diwakilkan oleh Kepala Divisi Administrasi menyampaikan Pada tahun 2022 Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilegon telah melaksanakan pelayanan paspor kepada 28.580 pemohon paspor, kemudian melaksanakan 1.097 pelayanan izin tinggal bagi orang asing yang berkegiatan dan tinggal di wilayah Cilegon.
"Sedangkan saat ini pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilegon memiliki 37 pegawai dengan 9 PPNPN, sehingga pelaksanaan tugas dengan jumlah SDM dan insfraktuktur sudah tidak lagi seimbang dan diperlukan evaluasi lanjutan," tuturnya.
Memberikan penguatannya, Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nanik Murwati menjabarkan 7 (tujuh) program prioritas KemenpanRB sebagai tindaklanjut arahan Presiden RI Joko Widodo.
1. Pemangkasan proses bisnis layanan kepegawaian, berdampak pada Jutaan ASN
2. Penerapan Reformasi Birokrasi Tematik pada 4 kluster prioritas
3. Transformasi Professionalisme ASN berbasis Digital
4. Akselerasi Pembentukan Mall Pelayanan Publik di Seluruh Indonesia
5. Penguatan SPBE
6. Percepatan penyusunan Kebijakan Kelembagaan, Tata Kelola, dan ASN menuju IKN Nusantara dan DOB Papua
7. Transformasi Sistem Pendidikan ASN mendukung percepatan RB Tematik
"Ketujuh program prioritas yang dimiliki KemenpanRB ini sebagai langkah untuk mendorong pelayanan kepada masyarakat," tandasnya (Humas Kemenkumham Banten)
