Serang - Pemerintah Indonesia telah menerbitkan aturan untuk memenuhi hak ASN sekaligus warga negara yang menginginkan produk jasa keuangan syariah melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.11/PMK.05/2016 telah mengakomodasi Bank Syariah untuk menjadi Bank Penyalur Gaji (BPG) untuk PNS/Prajurit TNI/Anggota Polri.
Hal ini disampaikan Regional CEO Region 4 Jakarta 1 Bank Syariah Indonesia, Deden Durachman dalam kunjungan kerjanya ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten, Rabu (07/9/2022).
Disambut di ruang kerjanya Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Banten, Deden mengutarakan maksud dan tujuannya kedatangannya bersama Tim untuk mensosialisasikan peraturan kemenkeu tersebut.
“Optimalisasi atas Payroll ASN melalui Bank Syariah sudah disokong melalui adanya naungan dari peraturan-peraturan yang telah diterbitkan dan memerlukan adanya sosialisasi yang masif bagi Bank Syariah yang terdaftar sebagai Bank Penyalur Gaji. Untuk itu, Kami memohon izin untuk bergerilya ke Satker-satker yang berada dibawah naungan Kanwil Kemenkumham Banten”, ujar Deden.
Selain itu, kedatangannya juga dalam rangka menjalin silaturahmi dengan Jajaran Kemenkumham Banten dan memperkenalkan produk-produk BSI.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Banten, Tejo Harwanto menyambut baik maksud dan tujuan Bank Syariah Indonesia. Akan tetapi, Pihaknya masih menjalin perjanjian kerjasama dengan 2 bank lain.
“Tidak menutup kemungkinan kedepannya dapat menjalin kerjasama dengan Bank Syariah Indonesia (BSI). Saat ini mungkin bisa masuk untuk personal (individu) belum untuk yang corporate”, pungkas Tejo.
Ia pun mempersilahkan Tim BSI untuk melakukan sosialisasi terkait peraturan kemenkeu tersebut kepada Satuan Kerja dilingkungan Kanwil Kemenkumham Banten.
RCEO RO 4 jakarta 1 Bank Syariah Indonesia (BSI) turut didamping Deputy Funding RO4 Jakarta 1, Area Manager, Branch Manager KC Serang, Branch Manager KC Tangerang Hasyim Ashari dan Area Retail&transaction business maanger dalam kunjungan kerja hari ini. (Humas Kanwil Banten)
