Serang – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten menegaskan kembali komitmen jajaran Kanwil Kemenkumham Banten dalam Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas guna terwujudnya “Good Governance dan Clean Government”.
Komitmen tersebut dituangkan dalam Penandatanganan Piagam Pencanangan Pembangunan Zona Integritas yang digelar Kanwil Kemenkumham Banten, Rabu (25/1/2023).
Kegiatan diikuti oleh jajaran Pimti Pratama dan Pejabat Administrasi Kemenkumham Banten, beserta para Kepala UPT di lingkungan Kanwil Kemenkumham Banten.
“Ditandatanganinya Piagam Pencanangan Pembangunan Zona Integritas ini merupakan langkah kongkret Kanwil Kemenkumham Banten untukmengimplementasikan 6 (enam) Area Perubahan Reformasi Birokrasi dalam rangka menjaga dan merawat kinerja seluruh jajaran Kementerian Hukum dan HAM dalam bingkai integritas, sehingga Indeks Reformasi Birokrasi dapat meningkat, ditandai dengan meningkatnya kualitas-kuantitas WBK/WBBM”, ujar Kepala Kanwil Kemenkumham Banten, Tejo Harwanto.
Tejo Harwanto bilang, di Kanwil Kemenkumham Banten sendiri, terdapat 4 (empat) Satuan Kerja telah memperoleh predikat WBK/WBBM sampai dengan Tahun 2022 lalu.
“1 (satu) Satuan Kerja dengan Predikat WBBM yaitu Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tangerang dan 3 (tiga) Satker berpredikat WBK yaitu LPKA Kelas I Tangerang, Lapas Pemuda Kelas IIA Tangerang dan Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Serang”, katanya.
Mantan Dirkamtib Ditjen Pemasyarakatan ini berharap, Pencanangan Pembangunan Zona Integritas yang baru saja dilakukan, tidak akan hanya menjadi kegiatan seremonial belaka.
“Zona Integritas merupakan “Tagihan Masyarakat” kepada kita untuk bagaimana menyajikan pelayanan yang baik. Sejauh mana kita memiliki kreativitas dalam berpikir dan menghasilkan inovasi dalam layanan publik, semua harus ditunjukan”, ujarnya.
Inovasi itu, kata Tejo Harwanto, tidak selalu berupa Aplikasi, namun wujud langsung layanan melalui “Praktik Baik” yang kita berikan kepada masyarakat.
“Praktik ini harus terlihat oleh masyarakat sehingga membuktikan ada hubungan yang baik antara organisasi dengan masyarakat. Kuncinya, kolaborasi dan sinergitas antara Satuan Kerja dan Kantor Wilayah. Jadikan Kemenkumham Banten sebagai sosok organisasi yang tangguh dan solid, dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat”, pungkasnya. (Humas Kemenkumham Banten)
