Serang - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara republik Indonesia mengecek langsung sarana dan prasarana layanan publik inklusif, ramah kelompok rentan dan disabilitas yang disediakan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten.
Pengecekan dalam rangka terpilihnya Kantor Wilayah Kemenkumham Banten mewakili Kemenkumham sebagai instansi pemerintah yang ramah terhadap kelompok rentan dan disabilitas, Rabu (18/09/2024),
Asisten Deputi Perumusan Sistem dan Strategi Kebijakan Pelayanan Publik KemenpanRB Muhammad Yusuf Kurniawan menyatakan bahwa 10,38% atau sekitar 28.05 Juta penduduk Indonesia merupakan penyandang disabilitas, 11,75% atau 32,9 juta penduduk Indonesia merupakan lansia dan 28,6% atau sekitar 79,7 juta penduduk merupakan anak-anak.
“Kelompok rentan sering mengalami diskriminasi dalam mengakses pelayanan publik dan tidak dapat mengakses layanan dasar, untuk itu dilakukan upaya dengan mendorong penyelenggaraan pelayanan publik ramah kelompok rentan dalam bentuk penguatan kebijakan dan berbagai aspek pelayanan publik,” ujarnya.
Dengan upaya ini diharapkan dapat mewujudkan terciptanya ekosistem pelayanan publik yang inklusif yang memastikan semua orang dapat mengakses layanan publik, penyamaan persepsi dan penguatan komitmen serta meningkatkan indeks inklusivitas global Indonesia.
Menjelaskan mengenai Pelayanan Publik Kemenkumham, Kepala Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kemenkumham, Ida Asep Somara menyebut bahwa perubahan signifikan sudah terjadi pada pelayanan publik Kemenkumham.
“Kita mengenal layanan inklusif yang merujuk pada pelayanan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan individu tanpa dibeda-bedakan, secara tugas dan fungsi hal tersebut sudah dilakukan Kemenkumham namun akan terus ditingkatkan,” ujarnya.
Pada Kantor Wilayah Kemenkumham Banten sendiri, Kepala Divisi Keimigrasian Dadan Gunawan menyebut bahwa Kemenkumham Banten sudah menyediakan sarana dan prasarana yang ramah kelompok rentan dan disabilitas.
“Untuk meningkatkan kualitas pelayanan terhadap kelompok rentan dan disabilitas, Kemenkumham Banten mengundang komunitas kelompok rentan dan disabilitas dalam forum diskusi publik,” jelasnya. (Humas Kemenkumham Banten)
