Jakarta - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten mengikuti Workshop reformasi birokrasi yang bertemakan “mewujudkan reformasi birokrasi berdampak melalui pemanfaatan digitalisasi teknologi informasi tata kelola pelayanan publik dan budaya birokrasi Berahlak”, Rabu (07/02/2024).
Ruang Rapat Utama Kemenkumham Banten diikuti oleh Kepala Kantor Wilayah Dodot Adikoeswanto dan Kepala Divisi Administrasi Nur Azizah Rahmanawati dan jajaran. Serta Langsung dari Aula Oemar Seno Adji diikuti oleh Kepala Bagian Program dan Humas Septi Erni, Kepala Subbagian HRBTI Yurista Dwi Artharini dan jajaran.
Inspektur Wilayah Kemenkumham Razilu menyatakan bahwa reformasi birokrasi harus berdampak dan menyentuh langsung kepada masyarakat di penjuru Negeri. Reformasi birokrasi juga bukan saja kertas dan pemenuhan data dukung saja namun harus ada perubahan nyata dalam meningkatkan kinerja serta Reformasi Birokrasi juga harus lincah dan cepat untuk meningkatkan waktu respon dalam memberikan pelayanan.
“Banyak upaya yang sudah kita lakukan untuk menanggapi tiga makna reformasi birokrasi tersebut salah satunya melalui digitalisasi di berbagai sektor terutama pada pelayanan. Kita tidak bisa lagi memisahkan pelaksanaan reformasi birokrasi dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE,” jelas Razilu.
Untuk itulah, Razilu menyebut Menteri Hukum dan HAM telah meluncurkan reformasi digital sebagai bentuk komitmen Kemenkumham dalam menerapkan pemerintahan berbasis digital dan peningkatan SPBE.
Untuk itulah dalam workshop ini akan menghadirkan narasumber Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi yang membawakan materi mengenai Kebijakan Pemanfaatan Digitalisasi Teknologi Informasi pada Tata Kelola Pelayanan Publik dan Budaya Birokrasi BerAKHLAK.
Kedua, Narasumber Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kemenpan RB yang membahas mengenai Reformasi Birokrasi “Mewujudkan Reformasi Birokrasi Berdampak Melalui Pemanfaatan Digitalisasi Teknologi Informasi pada Tata Kelola Pelayanan Publik dan Budaya Birokrasi BerAHKLAK” (Humas Kemenkumham Banten)
