Serang – Kepala Kanwil Kemenkumham Banten, Tejo Harwanto, didampingi Kepala Divisi Administrasi, Yusfini, Kepala Divisi Keimigrasian, Ujo Sujoto dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Meidy Firmasnyah terima kedatangan Tim BPK RI dalam Entry Meeting Pemeriksaan atas Laporan Keuangan TA. 2022 di lingkungan Kanwil Kemenkumham Banten, Senin (13/02).
Tim BPK RI sendiri dipimpin oleh Sri Mulyani Rama selaku Penanggung Jawab Teknis II Tim Pemeriksa BPK RI.
Dalam sambutannya, Tajo Harwanto menyebut bahwa Kantor Wilayah Banten telah menempuh berbagai upaya percepatan dalam pengelolaan anggaran dengan tetap mengacu pada aturan yang ada.
“Dengan berbagai upaya yang dilaksanakan tersebut Kanwil Banten dapat mencapai realisasi anggaran sebesar 98,31% dengan nilai IKPA 97,26”, ungkapnya.
Dalam kegiatan pemeriksaan oleh BPK atas laporan keuangan Kantor Wilayah Banten Tahun Anggaran 2022 ini, dirinya meminta semua jajaran Kantor Wilayah Banten khususnya UPT yang menjadi sampling agar membantu kelancaran proses pemeriksaan dengan cara memberikan jawaban dan data dukung secara lengkap, jelas, akurat, dan akuntabel.
“Apabila ada hal-hal yang tidak dipahami dengan baik, jangan segan-segan untuk mengkomunikasikan dengan tim BPK sehingga tidak ada salah persepsi dalam memaknai suatu aturan yang dijadikan dasar hukum atau landasan suatu kegiatan”, pungkasnya.
Adapun, disampaikan Sri Mulyani Rama, tujuan dilakukannya pemeriksaan ini adalah menilai kewajaran penyajian Laporan Keuangan Kemenkumham Tahun 2022 dengan memperhatikan: kesesuaian Laporan Keuangan dengan SAP (Standar Akuntansi Pemerintah), kecukupan pengungkapan Laporan Keuangan, efektivitas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan.
“Lingkup Pemeriksaan sendiri akan meliputi Kas dan Setara Kas, Persediaan, Aset Tetap, Aset Tak Berwujud, Belanja Barang dan Belanja Modal”, katanya.
Ia juga menyampaikan hal-hal yang perlu diperhatikan entitas selama pemeriksaan berlangsung, diantaranya keterbukaan, dimana keterbukaan dan kelengkapan data/informasi dari jajaran Satuan Kerja, serta klarifikasi dalam proses pemeriksaan.
Selanjutnya, interoperabilitas atas Pengadaan alat Teknologi Informasi (TI) dan perangkat lunak yang terintegrasi. Serta Harga Wajar, yakni belanja barang dan modal yang memperhatikan kualitas dan harga wajar.
“Kita berharap, Tahun 2022 juga akan cerah sebagaimana Opini WTP yang berhasil diraih Kemenkumham di tahun-tahun sebelumnya. Namun semua kembali pada apa yang disampaikan”, kata Sri Mulyani.
“Berikan info yang sejelasnya ddan ketika ada indikasi permasalahan yang disampaikan, silahkan komunikasikan, ketika naik menjadi laporan, komunikasikan baiknya bagaimana untuk menjadi rekomendasi”, pungkasnya. (Humas Kemenkumham Banten)
