Serang - Tanggung jawab negara dan pemerintah dalam menjamin warga negaranya untuk bisa terlayani dengan baik melalui penyelenggaraan pelayanan yang dilakukan oleh aparat pemerintahan inilah yang menjadi titik awal mengapa pelayanan publik harus diawasi.
Berkaca dari hal tersebut, Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Banten berinisiasi menyenggarakan Lokakarya Pembentukan Jaringan Pengawasan Pelayanan Publik (Focal Point) di Provinsi Banten yang mengundang Kementerian/Lembaga di Provinsi Banten, Kamis (02/11/2023).
Hadir dari Kantor Wilayah Kemenkumham Banten, Kepala Subbagian Humas, Reformasi Birokrasi, Teknologi Informasi Yurista Dwi Artharini.
Dalam pemaparan yang disampaikan narasumber Kepala Keasistenan Verifikasi Pengaduan Masyarakat Keasistenan Utama Pengaduan Masyarakat Ombudsman RI Ibnu Firdaus Zayyad disampaikan bahwa Focal Point atau Jaringan Pengawas Layanan adalah pihak yang bertugas sebagai penghubung dan penyedia suatu informasi untuk pihak luar dalam rangka mewujudkan pengelolaan pengaduan dan penyelenggaraan pelayanan publik yang baik.
“Dengan adanya focal point ini bertujuan untuk Mengoptimalkan peran inspektur daerah sebagai pengawas internal pemerintah dan pejabat penghubung antara Ombudsman RI dengan Pemerintah Daerah salah satunya,” ujar Ibnu
Tak hanya itu, tujuan focal point lainnya untuk Mengefektifkan koordinasi pencegahan maladministrasi, penyelesaian laporan dan pelaksanaan tindakan korektif dan rekomendasi Ombudsman RI pada Pemda, Mengefektifkan koordinasi pengawasan dan perbaikan pelayanan publik antara Ombudman RI dan Inspektur Daerah.
Sedang, Kepala Keasistenan Pemeriksanaan Laporan Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Banten Zainal Muttaqin menjelaskan secara terperinci mengenai Statistik Laporan/Pengaduan Provinsi Banten, Jumlah Akses Masyarakat Tahun 2023 serta jenis-jenis maladministrasi. Ia pun menjelaskan mengenai pegawai yang menjadi focal point
“Focal Point ini ialah dia yang memiliki tugas dan fungsi pengawas internal, dan/atau koordinator pengelolaan pengaduan pada instansi atau unit kerjanya,” jelasnya (Humas Kemenkumham Banten)
