SERANG - “Sebagai salah satu Pihak Pelapor, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Notaris wajib menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa dengan memuat informasi mengenai identifikasi pengguna jasa, verifikasi pengguna jasa, dan pemantauan transaksi pengguna jasa”.
Pemaparan
KABUPATEN TANGERANG – Lahirnya Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi Notaris, mewajibkan Notaris untuk menerapkan prinsip mengenali Pengguna Jasa, di mana prinsip tersebut paling sedikit melakukan Identifikasi Pengguna Jasa, Verifikasi Pengguna Jasa, dan Pemantauan Transaksi Pengguna Jasa.
Untuk memberikan pemahaman
TANGERANG - Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten yang dipimpin oleh Kepala Divisi Keimigrasian, Ahmad Firmansyah dan TIMPORA Kota Tangerang Selatan berkolaborasi dalam Operasi Gabungan yang digelar, Selasa (22/06).
Dimulai pada pukul 09.00 WIB, Tim berkumpul di Aula Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI
Serang – Menggandeng Biro Pengelolaan BMN Sekretariat Jenderal dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sebagai Fasilitator, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten menggelar Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) Tahun 2023 yang diikuti oleh 26 Pengelola BMN yang berasal dari Kantor Wilayah dan Satuan Kerja bertempat di Aula Lantai
Serang – Dalam rangka mensuskeskan Kampanye War On Drugs sekaligus Memperingati Hari Anti Narkoba Internasional (HANI) Tahun 2021, Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Banten menggelar Kejuaraan Tenis Meja (Smash On Drugs) yang pembukaannya dilaksanakan pada Selasa (22/06) bertempat di Gedung Olah Raga (GOR) KONI Provinsi Banten.
Mewakili Kepala Kantor Wilayah Kementerian
