Jakarta – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten, Romi Yudianto didampingi Kepala Divisi Administrasi, Nur Azizah Rahmanawati hadir dalam Rapat Koordinasi Akselerasi Corporate University Tahun 2024 yang digelar Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum dan HAM di Mercure Jakarta Batavia.
Mengusung tema “Pengembangan Kompetensi SDM dalam Rangka Mendukung Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”, Rapat Koordinasi dibuka langsung oleh Wakil Menteri Hukum, Edward Omar Sharif Hiariej, Rabu (06/11).
Dalam paparannya, Wakil Menteri Hukum menegaskan bahwa visi Asta Cita yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi landasan kuat dalam upaya bersama mencapai supremasi hukum dan kepemimpinan kelas dunia.
“Supremasi hukum adalah prinsip bahwa hukum harus menjadi pedoman tertinggi dalam menyelesaikan segala masalah dan melindungi semua lapisan masyarakat tanpa intervensi,” ujarnya.
Sebelumnya, dalam laporan yang disampaikan Kepala BPSDM Hukum dan HAM, Razilu disampaikan bahwa pengembangan kompetensi ASN bukan hanya peningkatan keterampilan individu, tetapi juga merupakan investasi strategis untuk masa depan yang memperkuat daya saing bangsa.
“BPSDM Hukum dan HAM berkomitmen menjadi pionir dalam mencetak ASN yang unggul, kompeten, dan memiliki etika tinggi, yang mampu menjadi pelopor dalam menjunjung supremasi hukum," ujar Razilu.
Razilu menyebut, Rapat Koordinasi ini memiliki tiga agenda utama sebagai fokus kegiatan:
1. Penyusunan Rancangan Perubahan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 26 Tahun 2022 terkait Pengembangan Kompetensi Terintegrasi.
2. Penyusunan Rancangan Pedoman Corporate University.
3. Draft Keputusan Menteri tentang Rencana Aksi Pengembangan Kompetensi.
Ia berharap, Rapat Koordinasi ini menjadi langkah konkret BPSDM Hukum dan HAM dalam mendukung reformasi hukum dan birokrasi melalui pengembangan kompetensi SDM yang komprehensif dan terintegrasi.
Berlangsung selama 3 (tiga) hari hingga 8 November mendatang, Rapat Koordinasi hari pertama diawali dengan Webinar Nasional yang menghadirkan narasumber utama, yakni Wakil Menteri Hukum dan HAM beserta beberapa pembicara lainnya, seperti Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum, Plt. Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN), dan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) yang diwakili oleh Sekretaris BPPK.
