Jakarta – Rencana aksi Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2024 telah rampung disusun, saat ini telah diusulkan 52 Rencana Aksi yang nanti ini akan menjadi rencana kinerja jajaran Kemenkumham dalam melaksanakan kegitan-kegiatan ditahun depan, sehingga kinerja Kemenkumham menghasilkan output dan outcome yang berkualitas.
“Tadi masing-masing komisi telah memaparkan rencana aksi yang telah disusun selama dua hari ini, untuk rencana aksi dukungan manajemen ada 10, divisi pemasyarakatan ada 2, divisi keimigrasian 23 dan yang terakhir divisi pelayanan hukum dan ham ada 17 rencana aksi, semua rencana aksi ini akan kita reviu kembali sebelum disahkan, agak dapat diimplementasikan dengan baik oleh seluruh jajaran.” Ucap Kepala Biro Biro Perencana Ida Asep Somara.
Pengusulan rencana aksi disampaikan saat rapat pleno yang diikuti oleh Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM bertempat di Hotel Borobudur Jakarta yang merupakan salah satu rangkaian kegiatan Rapat Koordinasi Pengendalian Capaian Kinerja Tahun 2023, Rabu (13/12).
“Saya berharap dengan adanya kegiatan ini kinerja kita di tahun 2024 dapat menghasilkan output dan outcome yang berkualitas, anggaran terserap dengan optimal untuk mewujudkan Kementerian Hukum dan HAM yang pasti dan berakhlak, sesuai dengan core value kita.” Terang Ida Asep.
Kepala Badan Startegi Kebijakan (BSK) Hukum dan HAM, Y. Ambeg Paramarta selaku Ketua Steering Committee menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta rakor atas waktu dan tenaga yang telah diluangkan dua hari ini untuk penyusunan rencana aksi tahun 2024.
“Rencana aksi yang kita susun bersama mempunyai sebuah tujuan yang sama yaitu meningkatkan kualitas pelayanan publik yang dampaknya kepada masyarakat, ini adalah buah pikiran kita semua baik dari unit pusat ataupun wilayah apresiasi saya berikan kepada teman-teman semua semoga apa yang telah kita susun ini akan membawa dampak yang lebih baik kedepannya." Ujar Ambeg.
Rapat pleno juga diikuti oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (Dodot Adikoeswanto), Kepala Divisi Administrasi (Nur Azizah Rahmanawati), Kepala Divisi Pemasyarakatan (Jalu Yuswa Panjang), Kepala Divisi Keimigrasian (Muhammad Akram), dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Meidy Firmansyah). (Humas Kemenkumham Banten)
