Serang - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten, Tejo Harwanto beserta Pimpinan Tinggi Pratama dan seluruh Jajaran di lingkungan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Banten mengikuti secara virtual Opening Ceremony Temu Bisnis Tahap VI dan Indonesia Catalogue Expo and Forum (ICEF), Kamis (03/08).
Disampaikan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly, kegiatan ini sejalan dengan semangat peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78, “Merdeka Belanja Produk Dalam Negeri, Wujudkan Kemandirian Bangsa”, yang memberikan pesan kepada masyarakat bahwa Pemerintah konsisten dalam upaya mendukung kemajuan perekonomian nasional, yang mana salah satunya dengan langkah meningkatkan penggunaan produk dalam negeri.
“Hadirnya K/L Pemda/ BUMN serta Pelaku Usaha dalam kegiatan Temu Bisnis Tahap VI dan ICEF ini sebagai langkah nyata mendukung kampanye nasional, Gerakan Bangga Buatan Indonesia, sebagai tindak lanjut atas arahan dari Bapak Presiden, melalui instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 dalam rangka menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah”, terang Menkumham.
Menkumham bilang, dalam kegiatan Temu Bisnis Tahap VI yang merupakan kolaborasi antara Kementerian Hukum dan HAM bersama dengan Kementerian Keuangan ini terdapat misi baru yang diusung yaitu penggunaan kartu kredit pemerintah domestik dan penerapan kebijakan reward and punishment bagi K/L Pemda dan BUMN yang tidak mencapai belanja 95% untuk produk dalam negeri.
“Semoga apa yang kita lakukan in berdampak positif terhadap perkembangan perekonomian, yang nantinya akan membawa Indonesia menjadi bangsa yang maju dan mandiri”, pungkas Menkumham.
Mengusung tema Merdeka Belanja Produk Dalam Negeri Wujudkan Kemandirian Bangsa, lanjut Sekjen Kemenkumham, Temu Bisnis Tahap VI juga akan menyelenggarakan coaching clinic berbagai layanan yang ada di lingkungan Kemenkumham, antara lain layanan pendaftaran katalog elektronik sektoral Kemenkumham pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ), layanan online pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU), layanan online Ditjen Kekayaan Intelektual (DJKI), dan Layanan Advokasi dan Penilaian Risiko Bisnis dan Hak Asasi Manusia (HAM) di Ditjen HAM. (Humas Kemenkumham Banten)
