Kabupaten Tangerang – Pemerintah Provinsi Banten berkolaborasi dengan jajaran Forkopimda se-Provinsi Banten dalam Ekspedisi Birokrasi Tematik Berdampak. Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar menjelaskan, kolaborasi itu merupakan rangkaian Hari Ulang Tahun (HUT) ke-23 Provinsi Banten dan HUT ke-391 Kabupaten Tangerang.
Kegiatan diawali Al Muktabar dengan melepas Fun Bike atau Sepeda Santai 391 Tahun Kabupaten Tangerang di Alun-alun Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Sabtu (14/10/2023).
Turut hadir mewakili Kantor Wilayah Kemenkumham Banten, Kepala Rutan Kelas I Tangerang, Akhmad Zaenal Fikri.
"Ini adalah momen spesial Ulang Tahun ke-391 Kabupaten Tangerang dan Ulang Tahun ke-23 Provinsi Banten yang sudah diawali beberapa waktu lalu," ungkap Al Muktabar.
"Ini kolaborasi yang baik dalam rangka kita memfasilitasi kegiatan UMKM, pasar murah dalam rangka pengendalian inflasi, serta penyerahan bantuan pangan bergizi untuk anak berisiko stunting. Menyeluruh pada tugas-tugas mandatory yang kita persembahkan untuk masyarakat," tambahnya
Dikatakan, kegiatan dilaksanakan dalam rangkaian Ekspedisi Reformasi Birokrasi Tematik Berdampak.
"Harapannya, stunting terus menurun dan inflasi terkendali," ungkap Al Muktabar.
"Mudah-mudahan dengan terus mengisi pembangunan, masyarakat sejahtera dan bahagia," tambahnya.
Selanjutnya, Al Muktabar meninjau stand pelayanan langsung ke masyarakat, Pemprov Banten hadirkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis oleh Tim Dinas Kesehatan, Administrasi Kependudukan, Samsat Keliling UPT Balaraja, Gerakan Pangan Murah, Gerakan Gemar Makan Ikan (Gemari), hingga pasar murah stand UMKM,
Al Muktabar juga menyerahkan 100 paket bantuan pangan bergizi kepada Keluarga dengan anak berisiko stunting.
Sementara, berikan tanggapannya, Kepala Kanwil Kemenkumham Banten, Dodot Adikoeswanto menyatakan jika jajaran Kanwil Kemenkumham Banten siap mendukung Pemerintah Provinsi Banten dalam mewujudkan Reformasi Birokrasi Berdampak di Provinsi Banten.
“Ekspedisi Reformasi Birokrasi Berdampak Tematik ini merupakan bagian implementasi RB Berdampak itu sendiri kepada masyarakat atau bisa disebut Birokrasi yang membaktikan diri kepada masyarakat. Melalui langkah ini, masyarakat bisa melihat langsung apa yang diberikan Pemerintah kepada masyarakatnya”, ujarnya.
Seperti diketahui, Arah Kebijakan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2023 bukan berfokus pada pelaksanaan PMPRB tetapi terhadap RB Tematik yang berfokus kepada 4 hal diantaranya, Kemiskinan, Investasi, Digitalisasi Administrasi Pemerintahan dan Prioritas Presiden. (Humas Kemenkumham Banten)
