Kadiv Yankumham Berpartisipasi Persiapkan Raker Evaluasi Kinerja dan Anggaran Program AHU, Podcast Kemenkumham Banten Dipuji

Kadiv Yankumham Berpartisipasi Persiapkan Raker Evaluasi Kinerja dan Anggaran Program AHU, Podcast Kemenkumham Banten Dipuji

Jakarta – Kementerian Hukum dan HAM melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum akan menyelenggarakan Rapat Kerja Evaluasi Kinerja dan Anggaran Program Administrasi Hukum Umum Periode Semester I Tahun 2022, untuk itu perlu dilakukan persiapan matang guna mensukseskan rapat kerja tersebut.

Bersama dengan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM dari Kanwil

Perancang Peraturan Perundang-Undangan Lakukan Harmonisasi Dua Raperda Kota Tangerang Selatan

Perancang Peraturan Perundang-Undangan Lakukan Harmonisasi Dua Raperda Kota Tangerang Selatan

Serang – Perancang Peraturan Perundang-undangan Kantor Wilayah Kemenkumham Banten lakukan Harmoninsasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan bertempat di Ruang Rapat Utama Kanwil Kemenkumham Banten, Senin (22/08).

Kegiatan Harmonisasi rancangan peraturan daerah ini diselenggarakan terhadap 2 (dua) Raperda Kota Tangerang Selatan yakni Raperda Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun

Dugaan Tindak Penganiayaan Libatkan Anak di Tangsel, Tim Yankomas Kumham Banten Lakukan Monitoring

Dugaan Tindak Penganiayaan Libatkan Anak di Tangsel, Tim Yankomas Kumham Banten Lakukan Monitoring

Tangerang Selatan - Senin (22/08/2022), Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten melalui Bidang HAM menyelenggarakan kegiatan Rapat Koordinasi Pelayanan Komunikasi Masyarakat (Yankomas) bertempat di Aula DP3AP2KB Kota Tangerang Selatan.

Kegiatan diikuti oleh Tim Bidang HAM, UPTD P2TP2 Kota Tangerang Selatan, dan Bagian Hukum Setda Kota Tangerang Selatan.

Rakor ini

Sosialisasi UU Nomor 22 Tahun 2022, Pengganti UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Sosialisasi UU Nomor 22 Tahun 2022, Pengganti UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Serang – Pemasyarakatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem peradilan pidana terpadu yang diselenggarakan oleh pemerintah sebagai bagian dari proses penegakan hukum dalam rangka pelayanan serta pembinaan dan pembimbingan untuk reintegrasi sosial.

Diteken oleh Presiden Joko Widodo pada 3 Agustus 2022, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, sebagai

Perlindungan Anak terhadap Kasus Bullying dan Kekerasan Seksual di UPT Pemasyarakatan

Perlindungan Anak terhadap Kasus Bullying dan Kekerasan Seksual di UPT Pemasyarakatan

Serang – Memulai dengan sebuah pertanyaan, “Sudah layak anakkah LPKA ada di Indonesia dan kendala apa saja yang dihadapi dalam melakukan pembinaan anak di LPKA?,” Kementerian Hukum dan HAM melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM melakukan Focused Group Discussion (FGD) Pengolahan Data dan Analisis Naskah Pra Kebijakan yang

Search Mobile