Tingkatkan Kompetensi Tenaga Kesehatan Dukung Pengendalian Penyakit Menular Di Lapas/Rutan/LPKA

Tingkatkan Kompetensi Tenaga Kesehatan Dukung Pengendalian Penyakit Menular Di Lapas/Rutan/LPKA

Jakarta - Konsen Pemasyarakatan terhadap penanganan dan pengendalian penyakit menular di lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan negara (rutan) tak pernah surut. Oleh karenanya, Kementerian Hukum dan HAM Banten melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan memberikan Penguatan Kapasitas Tenaga Kesehatan Pengendalian Penyakit Menular di Lapas/Rutan/LPKA, Selasa (19/10/2022).

Penguatan ini diikuti oleh Koordinator

Kemenkumham Banten Ikuti Pertemuan Nasional Pengelola JDIH tahun 2022

Kemenkumham Banten Ikuti Pertemuan Nasional Pengelola JDIH tahun 2022

Jakarta - Upaya kolektif untuk membangun pusat pangkalan data (database) hukum telah dilakukan secara masif sejak 10 tahun silam sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Presiden RI Nomor 33 Tahun 2012. Moment tersebut kemudian mengembangkan Jaringan Dokumen dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) sebagai portal yang berisikan ratusan ribu koleksi baik, regulasi

Do’a Bersama Sukseskan KTT G20: Do’a Lintas Agama dari Kemenkumham, untuk Dunia yang Pulih dan Tumbuh Lebih Kuat

Do’a Bersama Sukseskan KTT G20: Do’a Lintas Agama dari Kemenkumham, untuk Dunia yang Pulih dan Tumbuh Lebih Kuat

Serang - Indonesia secara resmi memegang Presidensi Group of 20 (G20), forum kerja sama 20 Ekonomi utama dunia selama setahun penuh, mulai 1 Desember 2021 hingga terlaksananya KTT G20 yang akan diselenggarakan pada 15-16 November 2022 mendatang di Kota Denpasar, Provinsi Bali.

Presidensi G20 Indonesia sendiri mengusung Tema “Recover Together,

Rapat Pengharmonisasian Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Dua Raperda

Rapat Pengharmonisasian Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Dua Raperda

Serang – Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Andi Taletting Langi membuka rapat Harmonisasi rancangan peraturan daerah terhadap 2 (dua) Raperda. Pertama terkait dengan Raperda Kota Tangerang Selatan tentang Raperda Ketertiban Umum, Ketentraman,dan Perlindungan Masyarakat. Kedua Raperda Kota Cilegon tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pencegahan

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Survery IPK IKM

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Survery IPK IKM


Serang - Dalam rangka mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis data Indeks Persepsi Korupsi dan Indeks Kepuasan Mayarakat (IPK-IKM) pada satuan kerja Kemenkumham di Wilayah Banten, Kantor Wilayah Kemenkumham Banten mengundang Balitbang hukum dan HAM serta Ombudsman untuk melakukan Rapat Presentasi Laporan Akhir Evaluasi Hasil Survei IPK IKM, Selasa (18/10/2022).

Search Mobile