Serang – Sesuai dengan Surat Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Banten perihal Permintaan Data Penggunaan Fisik Lahan Eks Aset Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang berada di Desa Bojong dan Budi Mulya, Kantor Wilayah Kemenkumham Banten mengikuti rapat pemasangan patok dan pelaksanaan plotting Aset Properti Eks BPPN yang akan ditetapkan statusnya bersama dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kanwil Banten, Senin (17/10/2022).
Rapat dihadiri oleh Kepala Divisi Administrasi, Sri Yusfini Yusuf, Kepala Bagian Umum, Irwan Rahmat Gumilar, Kepala Subbagian Keuangan dan BMN, Danu Aji Baskoro, serta jajaran Subbagian Keuangan dan BMN di ruang rapat.
Dalam rapat ini Kantor Wilayah Kemenkumham Banten meminta kepada Kanwil DJKN Banten untuk melakukan survey lapangan ke lokasi aset properti yang memiliki potensi untuk ditetapkan status penggunaan sesuai kebutuhan kepada Kemenkumham RI lebih spesifik lagi ke Kanwil Kemenkumham Banten.
Sedangkan dari DJKN Kanwil Banten menanggapi dengan mengusulkan terkait dengan pemasangan patok dan pelaksanaan plotting, dapat dilakukan bersama-sama antara petugas dari Direktorat PKN dengan Kanwil DJKN Banten dan Jajaran.
“Nantinya diusulkan untuk dilakukan koordinasi dengan satgas BLBI khusunya dari unsur penegak hukum dan BPN untuk memastikan proses pemasangan patok dan plotting bidang tanah dapat berjalan dengan baik,” ujar perwakilan dari DJKN Banten (Humas Kanwil Banten)
