Serang – Sehubungan dengan adanya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga, Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Banten mengikuti kegiatan Monitoring Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Triwulan I Tahun Anggaran 2021 secara virtual, Kamis (06/05).
Diselenggarakan oleh Biro Keuangan Sekretaris Jenderal Kemenkumham, kegiatan dibuka dengan pengarahan dari Kepala Biro Keuangan Wisnu Nugroho Dewanto. Dalam arahannya,Wisnu memaparkan Realisasi Anggaran Kemenkumham Triwulan I Tahun Anggaran 2021, Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dan langkah-langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran 2021.
“Dalam Pelaksanaan Anggaran, kita melakukan strategi-strategi yaitu Menyusun skala prioritas kegiatan yang dibiaya oleh PNBP, segera melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pekerjaan yang belum diselesaikan, untuk kegiatan yang bersumber dari PNBP untuk melaksanakan percepatan pelaksaan kegiatan berdasarkan skala prioritas yang telah tersusun, segera melakukan pertanggungjawaban anggaran dari kegiatan yang telah selesai dilaksanakan,” Ujar Wisnu.
Lebih lanjut, dijelaskan strategi yang bisa dilakukan dengan memberikan teguran dan sanksi kepada pihak ketiga yang terlambat dalam penyelesaian pekerjaan sesuai dengan kontrak, segera mengajukan tagihan sesuai dengan jadwal pembayaran yang tercantum dalam kontrak, dan berkoordinasi dengan pihak ketiga untuk segera mengajukan permintaan pembayaran atas pekerjaan/pengadaan yang telah dilaksanakan dan memberikan teguran bagi pihak ketiga yang terlambat mengajukan permintaan pembayaran.
Kegiatan diikuti oleh jajaran Subbagian Pengelolaan Keuangan dan BMN bertempat di Ruang Rapat Law and Human Rights Center. (Humas Kanwil Banten)
