SERANG – Dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan Survei Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten, hari ini Senin (29/7) tim Humas, RB dan TI yang pada kesempatan ini tim dipimpin oleh Kasubag Humas, Reformasi Birokrasi dan Teknologi Informasi Kanwil Kemenkumham Banten, Purwawirawati melakukan koordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten.
Disambut hangat oleh Penanggungjawab Pelaksana SHPRB (Survey Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi) BPS Provinsi Banten, Canggih. Kegiatan koordinasi ini membahas terkait jadwal pelaksanaan, mekanisme dan hal apa saja yang harus dipersiapkan Kanwil Kemenkumham Banten dalam menunjang pelaksanaan survei. Kementerian PANRB telah menunjuk Badan Pusat Statistik untuk melakukan survei kepada para pelaksana dan pengguna layanan untuk mendapatkan gambaran tentang kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi khususnya di Kementerian Hukum dan HAM.
Rencananya BPS Provinsi Banten serentak akan melaksanakan survei pada tanggal 20 Agustus s.d 20 September 2019 di 7 locus salah satunya adalah Kanwil Kemenkumham Banten. Sedangkan untuk Unit Pelaksana Teknis seperti Kanim Kelas I Non TPI Tangerang dan Lapas Perempuan Kelas IIA Tangerang yang juga masuk ke dalam satker yang diusulkan sebagai Satuan Kerja Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) yang melaksanakan survei adalah BPS Kabupaten/ Kota.
Diharapkan dengan adanya survei ini dapat memberikan gambaran dan tolak ukur evaluasi eksternal pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayanai (WBBM)sehingga Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten sebagai instansi pelayan public dapat terus melakukan perbaikan peningkatan kualitas pelayanan untuk penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah yang baik, efektif dan efisien. (Humas Kanwil Banten)
