Serang - Dalam rangka penilaian Indeks Reformasi Hukum, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten mempersiapkannya dengan rapat evaluasi dan persiapan kegiatan indeks reformasi hukum (IRH) tahun 2024.
Dibuka oleh Kepala Kantor Wilayah Dodot Adikoeswanto disampaikan bahwa dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi yang efektif, efisien, terukur dan konsisten perlu diselenggarakan indeks reformasi hukum.
"Indeks Reformasi Hukum memiliki peran sentral dalam mengukur kemajuan dan efektivitas reformasi hukum di Indonesia, oleh karenanya Langkah persiapan ini menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan perubahan positif di sektor hukum," tuturnya di Aula Lantai III Kemenkumham Banten, Selasa (06/02/2024).
Kemenkumham melalui Badan Strategi Kebijakan merupakan leading sector dalam tingkat pelaksanaan program Meso di bidang reviu atau penilaian terhadap berbagai peraturan perundang-undangan.
Oleh karenanya, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Meidy Firmansyah menyebut dengan rapat ini menjadi bentuk komitmen Kemenkumham Banten dalam melakukan pendampingan.
"Giat pada hari ini merupakan komitmen Kemenkumham Banten dalam melakukan pendampingan bagi Pemerintah Daerah dalam pengisian data dukung Indeks Reformasi Hukum," ujar Meidy.
Meidy pun menyebut penilaian pada Indeks Reformasi Hukum meliputi 4 (empat) variabel. Pertama, memperkuat koordinasi dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk melakukan harmonisasi regulasi.
Kedua, peningkatan kompetensi Aparatur Sipil Negara sebagai Perancang Peraturan Perundang-undangan di tingkat pusat dan daerah yang berkualitas
Ketiga, mendorong kualitas reregulasi atau deregulasi berbagai peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil reviu. Dan Keempat, Penataan database Peraturan perundang-undangan.
Rapat turut dihadiri oleh Kepala Bagian Hukum Rahadyanto, Kepala Bidang HAM Pensra, serta Biro Hukum dan Setwan Kabupaten/Kota di Provinsi Banten (Humas Kemenkumham Banten)
