Serang - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten turut berpartisipasi dalam penyuluhan hukum serentak sosialisasi KUHP Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 dalam rangka hari Kemenkumham Ke-78 Tahun 2023.
"Pada hari ini kita disini melakukan penyuluhan hukum serentak mensosialisasikan KUHP, penyuluhan ini kita selenggarakan dalam rangka menyambut hari Kementerian Hukum dan HAM RI Ke-78 Tahun 2023," ujar Kepala Kantor Wilayah Tejo Harwanto di Kelurahan Banjar Agung, Rabu (02/08/2023).
Tak hanya terkait KUHP, Tejo juga menjelaskan mengenai pelayanan yang diberikan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Seperti pelayanan bantuan hukum gratis bagi masyarakat kurang mampu, pelayanan kekayaan intelektual, layanan keimigrasian, layanan pemasyarakatan.
Lebih lanjut dilakukan sosialisasi KUHP oleh penyuluh hukum Kemenkumham Banten Yayah. Ia menjelaskan bahwa pembaharuan KUHP ini dilatarbelakangi oleh lima poin yiatu dekolonisasi, demokratisasi, konsolidasi, harmonisasi, dan modernisasi.
“Substansi KUHP telah berorientasi pada paradigma hukum pidana modern yang tidak lagi menekankan pada pembalasan, melainkan pada keadilan korektif, keadilan restoratif, dan keadilan rehabilitatif,” jelas Yayah.
Senada, JFT Analis Hukum Madya, Agus Prihandoko menjelaskan bahwa keadilan korektif berkaitan dengan penjeeraan terhadap pelaku, sedangkan keadilan restoratif lebih menitikberatkan pada pemulihan korban, sementara keadilan rehabilitatif dalam rangka memperbaiki korban maupun pelaku.
Penyuluhan hukum serentak dilakukan di 78 titik Kantor Wilayah dan 78 titik Pemberi Bantuan Hukum (PBH) yang tersebar di seluruh Indonesia. Melibatkan tenaga fungsional penyuluh hukum dan PBH di 33 Kantor Wilayah Kemenkumham, acara ini dihadiri oleh 7.800 peserta.
Termasuk di Wilayah Banten dilakukan di enam titik yaitu di Kelurahan Banjar Agung Serang, Kec. Kelurahan Cibodas Tangerang, Kecamatan Ciputat Tangsel, Kelurahan Banten Serang, Kelurahan Gedong Dalem Cilegon, Kecamatan Muncang, Kabupaten Lebak (Humas Kemenkumham Banten)
