Pandeglang - Majelis Pengawas Wilayah Notaris (MPWN) Provinsi Banten yang dipimpin oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten Dodot Adikoeswanto yang juga menjabat Ketua MPWN Banten kembali melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN).
Kali ini giliran MPDN Kabupaten Lebak dan Pandeglang yang di kunjungi oleh Tim MPNW Provinsi Banten. Bertempat di Rumah Makan Kebon Cengkeh tim diterima langsung oleh Ketua MPDN Kab. Lebak dan Pandeglang Zul Trisman. (22/03)
Turut hadir Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Meidy Firmansyah, Kepala Divisi Pemasyarakatan Jalu Yuswa Panjang, Anggota MPNW Provinsi Banten serta Anggota MPDN Kab. Pandeglang dan Lebak.
Dalam menjalankan kewenangan majelis pengawas Notaris diberikan fungsi berdasarkan peraturan perundang-undangan melakukan pemeriksaan pelanggaran Perilaku dan Jabatan Notaris, melakukan pemeriksaan secara berkala.
“Saya berharap kepada MPDN untuk lebih aktif dan berani lagi dalam bertugas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, lakukan pengawasan secara rutin kepada notaris yang ada di Kabupaten Pandeglang dan Lebak.”Ujar Dodot Adikoeswanto.
Lebih lanjut Kakanwil untuk segera melakukan sinkronisasi data notaris yang di wilayahnya masing-masing serta aktif dalam menanggapi laporan masyarakat. “Saya ingin tidak ada lagi perbedaan data notaris antara Kantor Wilayah dan MPDN, seluruh data harus sama jangan sampai berbeda. Selain itu juga MPDN untuk harus berani melakukan pemeriksaan jika ada laporan notaris yang bermasalah jangan langsung di serahkan kepada MPNW lakukan pemeriksaan di tingkat daerah terlebih dahulu.”Lanjut Dodot.
MPD dalam setiap pemeriksaan protokol notaris juga harus menginformasikan kepada para notaris untuk taat terhadap penerapan PMPJ atau laporan GoAML terhadap Transaksi Keuangan Mencurigakan (PPATK).
“Saya juga berharap MPD dapat membuat laporan berkala kepada MPW terkait pemeriksaan protokol notaris. Laporkan kepada MPW, notaris-notaris yang sulit diperiksa. Nantinya MPD dan MPW dapat melaksanakan Pemeriksaan Bersama (Joint Examination).”Lanjutnya. (Humas Kemenkumham Banten)
