Serang – Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten memperingati Hari Kebangkitan Nasional tahun 2024 dengan melakukan upacara pengibaran bendera, Senin (20/05/2024).
Kepala Divisi Administrasi Nur Azizah Rahmanawati yang bertindak sebagai Inspektur Upacara membacakan sambutan Menteri Komunikasi dan Informatika menyampaikan bahwa lebih dari seabad lalu, tepatnya pada 20 Mei 1908, lahir organisasi Boedi Oetomo, yang di masa itu telah menumbuhkan bibit bagi cita-cita mewujudkan kemerdekaan Indonesia.
“Hari berdirinya Boedi Otomo inilah yang kelak menjadi simbol dari Hari Kebangkitan Nasional yang kita rayakan hari ini, Boedi Oetomo menjadi awal mula tempat orang belajar dan berdebat tentang banyak hal dan dari sana timbul pula pemikiran tentang pentingnya memperluas keanggotaan yang mencakup seluruh rakyat Hindia Belanda,” tuturnya.
Untuk itulah dimasa saat ini, Indonesia berada difase kebangkitan kedua, melanjutkan semangat kebangkitan pertama yang telah dipancangkan para pendiri bangsa. Pesatnya kemajuan teknologi menjadi penanda zaman baru.
“Dengan pencanangan percepatan transformasi digital nasional oleh Bapak Presiden Joko Widodo yang dipacu beberapa tahun terakhir ini, tantangan demi tantangan dapat kita hadapi bersama. Kerja bersama dari seluruh komponen bangsa telah menggerakkan roda transformasi dengan pasti,” jelasnya.
Kebangkitan kedua menjadi momen terpenting bagi seluruh rakyat Indonesia untuk terus menatap masa depan dengan penuh optimisme, kepercayaan diri, dan keyakinan.
“Kemajuan telah terpampang di depan mata. Momen ini mesti kita tangkap agar kita langgeng menuju mimpi sebagai bangsa. Tidak mungkin lagi bagi kita untuk berjalan lamban, karena kita berkejaran dengan waktu. Di titik inilah, seluruh potensi sumber daya alam kita, bonus demografi kita, potensi transformasi digital kita, menjadi modal dasar menuju Indonesia Emas 2045,” tandasnya.
Upacara bendera di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten turut diikuti oleh Kepala Divisi Pemasyarakatan Jalu Yuswa Panjang, Kepala Divisi Keimigrasian Dadan Gunawan, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Meidy Firmansyah, administrator, pengawas, JFT/Pelaksana, serta PPNPN (Humas Kemenkumham Banten)
