Kab. Lebak – Dalam rangka memberikan penguatan dan dukungan bagi Pemerintah Daerah dan penataan regulasi basis data dokumen hukum nasional dan untuk mencapai target tuntas perbaikan kualitas basis Data Nasional khususnya dari anggota JDIHN ditingkat daerah Provinsi Banten di Tahun Anggaran 2022. Oleh karena itu, Kanwil kemenkumham Banten malaksanakan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan JDIH di Bagian Hukum Setda Kabupaten Lebak, Senin, (08/08/2022).
Kegiatan ini diselenggarakan sebagai bentuk pelaksanaan peran Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) sebagai Pusat JDIHN berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN).
Kepala Sub Bidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum dan JDIH, Haryanto, yang memimpin pelaksanaan monitoring didampingi Tim Subid Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum dan JDIH disambut dengan baik oleh Kepala Bagian Hukum Wiwin Budhyarti dan Analis Hukum Ari Rahardhi. Dalam monitoring ini disampaikan bahwa Bagian Hukum Setda Kabupaten Lebak sudah aktif dalam pengelolaan JDIH, Bagian Hukum sudah melakukan upload dokumen hukum seperti perda, perkada, dll namun untuk Intruksi Kepala Daerah belum dilakukan penguploadan karena JDIH Bagian Hukum Setda Kabupaten Lebak baru mengetahui jika Intruksi juga harus diupload juga di JDIH.
Selain itu diketahui pula bahwa Bagian Hukum Setda Kabupaten Lebak tahun lalu belum melakukan e-reporting karena berbagai kendala dan untuk kedepannya JDIH Bagian Hukum Setda Kabupaten Lebak akan berkoordinasi dengan Kanwil Kemenkumham Banten dan BPHN untuk memperbaiki pengelolaan JDIHnya agar lengkap dan bisa medapatkan JDIHN Awards.
Tim JDIH Kanwil menyampaikan harapannya kepada anggota JDIHN di Provinsi Banten khususnya dalam hal ini Bagian Hukum Setda Kabupaten Lebak agar dapat bekerja sama dan mendukung penuh program nasional tersebut, sehingga dapat segera mencapai target tuntas perbaikan kualitas basis Data Nasional khususnya di JDIHN Provinsi Banten Tahun Anggaran 2022 ini. (Humas Kanwil Banten)
