Serang – Pemantauan dan penertiban terhadap penggunaan pemanfaatan, pemindahtangan penatausahaan pemeliharaan dan pengamanan Barang Milik Negara perlu untuk dilakukan sehingga dapat mewujudkan tertib pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang tercermin dalam tertib hukum, tertib administrasi, dan tertib fisik.
Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI melalui Biro Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) mengupayakan seluruh satuan kerja Kemenkumham dapat melakukan pengelolaan BMN dengan tertib dan disiplin dengan menggelar Konsinyasi Tindak Lanjut Temuan Barang Milik Negara berupa Tanah dan Aset Tak Berwujud (ATB) di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM yang dilakukan secara virtual, Selasa (28/06).
Dalam sambutannya, Wakil Menteri Hukum dan HAM Eddy O.S.Hiariej, menghimbau agar seluruh jajaran memahami tugas kuasa pengguna barang Kemenkumham sesuai dengan yang tercamtum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
“Pengelolaan Barang Milik Negara harus dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab dan tidak melakukan langkah-langkah yang melanggar/melebihi kewenangan. Sekali lagi ditekankan bahwa dalam hierarki pengelolaan BMN, pengelola barang adalah Menteri Keuangan, pengguna barang di Lingkungan Kemenkumham adalah menteri Hukum dan HAM, pelaksana kewenangan dan tanggungjawab adalah Sekretaris Jenderal yang dalam tugasnya dibantu oleh Kepala Biro Pengelolaan BMN,” ujar Wamenkumham.
Turut memberikan pengarahannya, Sekretaris Jenderal Kemenkumham Andap Budhi Revianto menyatakan, “Pengelolaan BMN tidak akan memenangkan pertempuran, akan tetapi tanpa pengelolaan BMN yang baik, pertempuran akan sulit untuk dimenangkan,” pungkasnya
Turut mengikuti dari Ruang Kerja Kepala Kantor Wilayah, Kakanwil Tejo Harwanto, Kepala Divisi Administrasi Sri Yusfini Yusuf, Kepala Bagian Umum Irwan Rahmat Gumilar. Sedang dari Ruang Rapat Utama, Kepala Subbagian Pengelola Keuangan dan BMN, Danu Aji Baskoro dan subbagian pengelolan BMN (Humas Kanwil Banten)
v