Serang – Kelompok Kerja Pembangunan Zona Integritas Kanwil Kemenkumham Banten mulai memaparkan Rencana Kerja dan Rencana Aksinya dalam melakukan Pembangunan Zona Integritas di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten.
Hari ini, Pokja Manajemen Perubahan menjadi Pokja Pertama yang memaparkan program kerjanya.
Paparan Program Kerja Manajemen Perubahan disampaikan Said Ismail selaku Koordinator Pokja Manajemen Perubahan.
Disampaikan Said Ismail, Pokja Manajemen Perubahan memiliki Program Banten Jawara, yang bertujuan untuk melakukan perubahan Pola Pikir dengan meningkatkan kualitas kompetensi dan intektual pegawai melalui kegiatan Knowledge Sharing, Apel Pagi dan Apel Sore, Coffee Morning serta Program Prioritas.
Ditambah adanya Program Banten Disini atau Kanwil Banten Disiplin, Sigap, Inisiatif, yang merupakan program pembinaan budaya kerja untuk selalu disiplin, sigap dan memiliki inisiatif.
Program Kerja yang disampaikan Pokja Manajemen Perubahan inipun mendapatkan tanggapan dari para Pimpinan Tinggi Pratama yang hadir di Aula Lantai III Kantor Wilayah, tempat berlangsungnya kegiatan.
Tanggapan pertama disampaikan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten, Tejo Harwanto.
Tejo Harwanto menyampaikan, hal terpenting dari setiap Program yang disusun adalah kedisiplinan para pegawai untuk ikut serta dalam setiap pelaksanaan program kerja tersebut, Apel Pagi dan Apel Sore misalnya.
Dirinya berharap adanya sebuah Tim atau bisa disebut “Tim Kepatuhan Internal” yang bertugas untuk mengawasi kedisiplinan para pegawai serta memberikan masukan kepada Pimpinan untuk melakukan kebijakan, sehingga akan berujunga pada penetapan “Reward and Punishment.”
Senada, Kepala Divisi Administrasi, Novita Ilmaris menyebut terkait Penegakkan Kedisiplinan, harus ada pengawas internal yang menegakkan kriteria, dan dia bertugas pada kegiatan apa saja. Semua harus detail sehingga jelas.
Sementara, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Andi Taletting Langi menyampaikan jika merujuk pada Satker yang mendapat WBK, tindaklanjut dan monev atas program kerja menjadi hal penting. Perlu diingatkan kembali, pengembangan program akan dilakukan seperti apa, serta tindak lanjut dan evaluasinya seperti apa.
Mengamini, Kepala Divisi Pemasyarakatan, Masjuno meminta setiap Kelompok Kerja untuk melakukan monitoring evaluasi atas pelaksanaan program kerja setiap bulannya.
“Tidak satupun dokumen yang dibaca selain monev dan tindaklanjut atas program kerja yang dilakukan”, ujarnya. (Humas Kanwil Banten)
