RAKOR PEMBAHASAN PROGRAM BPHN DI KANTOR WILAYAH TA. 2021

5a9444d5 0762 499f adc7 c1c34cefd15c

SERANG - Guna mewujudkan sinergi antara Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dan Kantor Wilayah untuk bersama-sama meningkatkan kinerja Program BPHN di Kantor Wilayah Tahun 2021, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan Rapat Koordinasi Pembahasan Target Kinerja dan Langkah-Langkah Strategis Peningkatan Kinerja Kantor Wilayah Tahun 2021 yang diikuti oleh 33 Kantor Wilayah secara virtual melalui Zoom Cloud Meeting. (21/01)

Sementara di Kantor Wilayah Banten, kegiatan diikuti oleh Kepala Bidang Hukum Septio Erni, Kepala Sub Bidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum daerah, Haryanto dan JFT Perancang Peraturan Perundang-undangan Kantor Wilayah Banten, bertempat di Ruang Rapat Kepala Kantor Wilayah.

Kegiatan diawali dengan arahan yang disampaikan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional, Benny Riyanto. Kepala BPHN, Benny Riyanto menyampaikan urgensi penyusunan Perencanaan Program kerja dalam manajemen sebuah organisasi. Mengingat di Tahun 2021, BPHN memiliki 3 Prioritas Nasional serta 2 Target Kinerja yang keseluruhannya harus dilaksanakan secara serius dan bertanggung jawab mulai dari awal Tahun 2021.

Selaku moderator, Sekretaris BPHN, Audy Murfi juga turut memaparkan Kegiatan BPHN di Kantor Wilayah yang meliputi Perencanaan Pembentukan Produk Hukum Daerah, Fasilitasi JDIH, Fasilitasi Kelompok Desa Sadar Hukum, Layanan Penyuluhan Hukum, Pengawasan Pelaksanaan BANKUM, Verifikasi dan Akreditasi OBH di Wilayah, Bantuan Hukum Litigasi dan Bantuan Hukum Non Litigasi.

Lebih lanjut, Kepala Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional, Liestiarini Wulandari memaparkan 2 output Pusat Analisis dan Evaluasi (Pusanev) yang menjadi target BPHN yaitu Rekomendasi Hasil Analisis dan Evaluasi Hukum dan Dokumen Pembangunan Hukum Nasional. Sementara, Target Kinerja Kanwil Kemenkumham 2021 adalah pelaksanaan analisis dan evaluasi produk hukum daerah terkait UU Cipta Kerja.

Tentunya, dalam mengemban tugas-tugas prioritas Nasional tersebut, membutuhkan dukungan teknologi dari Pusat Data dan Informasi (PUSDATIN) terkait peningkatan aplikasi layanan publik. Sebagai informasi, saat ini Pusdatin sendiri saat ini tengah mengerjakan tiga Aplikasi BPHN untuk menunjang tugas dan fungsi BPHN, yakni SIMASDASKUM (Sistem Informasi Masyarakat Cerdas Hukum), Aplikasi Perencanaan Hukum Nasional dan Aplikasi e-Dupak Analis Hukum. (Humas Kanwil Banten)

f549c164 5e97 404c 861d e60d1adc7e22f549c164 5e97 404c 861d e60d1adc7e22f549c164 5e97 404c 861d e60d1adc7e22


Cetak   E-mail