Serang – Bertempat di Ruang Rapat Kepala Kantor Wilayah, Kepala Divisi Administrasi Sorta Delima Lumban Tobing yang didampingi oleh Kepala Sub Bagian Humas, Reformasi Birokrasi, dan Teknologi Informasi Purwawirawati dan staf mengikuti kegiatan Optimalisasi SP4N-LAPOR! dan SIPPN sebagai Upaya Peningkatan Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Biro Humas, Hukum dan Kerjasama Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM melalui media daring menggunakan Zoom Cloud Meeting, Senin (27/07).
Kegiatan yang dilaksanakan sebagai upaya tindak lanjut atas Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 46 Tahun 2020 tentang Road Map Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N-LAPOR!) Tahun 2020-2024 dan Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN) ini juga diikuti oleh seluruh Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Unit Pelaksana Teknis di Jajaran Kementerian Hukum dan HAM.
Kegiatan diawali dengan Laporan Pelaksanaan Kegiatan yang disampaikan oleh Kepala Biro Humas, Hukum dan Kerjasama Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM, Pagar Butar-Butar. Dalam laporannya, Pagar Butar-butar menyampaikan beberapa poin tujuan dari dilaksanakannya kegiatan ini, diantaranya :
1. Memperkuat komitmen para pimpinan di satuan kerja masing-masing dalam rangka mendukung program pemerintah dibidang pengelolaan pengaduan dan pemberian informasi pelayanan publik;
2. Menyelesaikan tindaklanjut pengaduan sesuai dengan SOP penanganan pengaduan pada masa pandemi COVID 19;
3. Meningkatkan kualitas tindak lanjut penanganan laporan pengaduan;
4. Membangun komunikasi di antara pengelola LAPOR! dan SIPP mulai dari tingkat pusat, kanwil, sampai ke UPT;
5. Menuntaskan pengisian database pelayanan publik di seluruh kanwil dan UPT pada website SIPP.
Usai penyampaian Laporan Pelaksanaan Kegiatan oleh Kepala Biro Humas, Hukum dan Kerjasama, kegiatan dilanjutkan dengan sambutan sekaligus arahan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM, Bambang Rantam Sariwanto. Dalam arahannya, Bambang Rantam menyampaikan agar seluruh Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Unit Pelaksana Teknis seluruh Indonesia senantiasa memiliki komitmen dalam memberikan penanangan pengaduan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat. “Sebagaimana tercantum dalam amanat UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, kita dituntut untuk mengedepankan asas penyelesaian yang cepat dan tuntas dalam setiap penanganan atas pengaduan yang disampaiakan oleh masyarakat. Jangan gusar jika mendapat pengaduan, karena dengan adanya pengaduan, justru akan menjadi kunci untuk kita memperbaiki apa yang kurang dan bergerak untuk melayani lebih baik lagi”, ucap Bambang Rantam.
Selanjutnya, Bambang Rantam menyampaikan apresiasi atas sinergitas dan kinerja terbaik yang diberikan oleh seluruh jajaran baik Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis sebagai kontribusi guna kemajuan Kementerian Hukum dan HAM. “Saya ucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Unit Pelaksana Teknis atas kerjasama dan kinerja terbaik yang diberikan sehingga Kementerian Hukum dan HAM banyak mendapatkan penghargaan dalam berbagai bidang, seperti yang baru saja kita terima beberapa waktu lalu dibidang keuangan yaitu kita kembali mendapat predikat WTP dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Kemeterian Hukum dan HAM Tahun 2019”, papar Bambang Rantam.
“Semoga keberhasilan ini bisa menjadi pemacu untuk kita bisa menghasilkan kinerja terbaik dibidang-bidang lainnya di seluruh jajaran Kementerian Hukum dan HAM”, tutup Bambang Rantam sekaligus membuka kegiatan secara resmi.
Usai dibuka, kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Narasumber Utama, Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Prof. Prof. Dr. Diah Natalisa, MBA., yang menyampaikan materi Arah Kebijakan dan Pengembangan S4PN-LAPOR! Dan SIPPN. Usai pemaparan materi, kegiatan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab yang diarahkan langsung oleh Kepala Biro Humas, Hukum dan Kerjasama selaku moderator. (Humas Kanwil Banten)
