Serang - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten menyelenggarakan acara Pra Rekonsiliasi Data Laporan Keuangan Semester II Tahun Anggaran 2019 bertempat Fame Hotel Gading Serpong Tangerang, Rabu (22/1).
Kegiatan Pra Rekonsiliasi Data Laporan Keuangan merupakan bagian dari mekanisme fasilitasi penyusunan dan penyampaian laporan keuangan satuan kerja kepada unit akuntansi wilayah yang bertujuan untuk menyamakan data dan persepsi terkait data keuangan maupun data Barang Milik Negara sebagai pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan anggaran.
Kegiatan Pra Rekonsiliasi Data Laporan Keuangan akan dilaksanakan selama 3 hari dari tanggal 22 s/d 24 januari 2020 dengan diikuti oleh 36 peserta yang terdiri dari Operator SAIBA dan SIMAK-BMN dari Unit Pelaksana Teknis baik Pemasyarakatan dan Imigrasi di lingkungan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Banten, serta mendapat pendampingan dari Tim Biro Keuangan dan Biro BMN Sekretariat Jendera, Tim Inspektorat Jenderal, dan Tim Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Tim Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI.
Kegiatan dibuka langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Imam Suyudi, turut hadir pada kegiatan ini Sorta Delima Lumban Tobing selaku Kepala Divisi Administrasi, Kepala Bagian Umum Sunaryo, serta Kepala Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kanwil Banten.
Pada kesempatan ini, Kakanwil Imam Suyudi memberikan penyematan tanda peserta kepada perwakilan 2 orang peserta yang menandai dibuka secara resminya kegiatan pada hari ini.
Terdapat 4 pesan penting yang disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah dalam sambutan pembukaan. ” Saya mempunyai empat pesan penting kepada para peserta, pertama Jadikan kegiatan rekonsiliasi ini sebagai wadah bagi Saudara untuk menjadi operator yang PROFESIONAL sehingga dapat menyusun laporan keuangan yang Akurat dan AKUNTABEL.”Ujar Imam
“Jadikan kegiatan rekonsiliasi ini sebagai bentuk SINERGITAS dan KOLABORASI BERKINERJA – nya seluruh komponen di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan Laporan keuangan yang telah disusun selanjutnya akan direviu oleh auditor internal yaitu Inspektorat Jenderal, oleh karena itu saya berharap agar laporan keuangan yang kita sajikan hendaknya lebih TRANSPARAN sehingga minim temuan.” Ujar Imam dipesan kedua dan ketiga.
“Laporan keuangan yang Saudara susun, tidak hanya akurat, transparan dan akuntabel tetapi juga INOVATIF agar informasi yang Saudara sajikan dapat dengan mudah dibaca dan dimengerti oleh masyarakat luas.” Tutup Imam dalam sambutannya. (Humas Kanwil Banten)
