Serang - Kamis (16/08), Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten menyelenggarakan kegiatan Penyusunan Pagu Anggaran Tahun 2019 yang bertempat di Ruang Rapat Kantor Wilayah. Acara yang digagas oleh Subbagian Penyusunan Program ini dihadiri oleh para pengelola keuangan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di jajaran Kanwil Banten, minus UPT wilayah Tangerang. Kegiatan ini rutin dilaksanakan tiap tahun dan merupakan bagian dari rangkaian siklus anggaran.
Kepala Bagian Program dan Pelaporan, Agus Suryana, membuka acara tersebut secara resmi. Dalam sambutannya, Agus mengungkapkan bahwa kegiatan ini sebagai persiapan pelaksanaan kegiatan serupa yakni pendampingan oleh Biro Perencanaan Kemenkumham untuk penyusunan pagu anggaran 2019 di lingkungan Kemenkumham. "Untuk penyusunan pagu anggaran 2019, ada sedikit penajaman yaitu terkait gaji ke-13 diusulkan sesuai dengan arsip data komputer terbaru. Ini dikarenakan ada penambahan pegawai baru. Kemudian pengalokasian alat-alat kantor difokuskan pada biaya operasional perkantoran dan agar dilakukan penghematan" ujar Agus.
“Selanjutnya pengalokasian belanja barang nonoperasional difokuskan untuk mendukung kegiatan prioritas, baik di Lapas maupun Kanim. Terutama dalam rangka menunjang indikator kinerja utama di unit eselon I. Adapun untuk BAMA menggunakan standar biaya terbaru sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Masukan (SBM) Tahun Anggaran 2019” papar Agus.
“Selain mengacu pada SBM, untuk program tertentu sudah ada SBK-nya (Standar Biaya Khusus). Yang menggunakan SBK tidak boleh mengurangi volumenya, tapi satuan biayanya yang disesuaikan. Jadi mohon disampaikan kepada pimpinannya masing-masing bahwa ada perubahan-perubahan untuk menyesuaikan dengan pagu anggaran yang diterima masing-masing UPT. Nanti pimpinan yang akan menginformasikan rincian anggaran kepada pejabat di bawahnya” terang Agus.
