Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten menyelenggarakan kegiatan Rapat Koordinasi Penilaian Kabupaten/Kota Peduli HAM yang dibuka secara langsung oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM mewakili Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten dan dihadiri Kepala Bidang HAM, Kepala Subbidang Pelayanan, Pengkajian dan Informasi HAM serta Kepala Subbidang Pemajuan HAM Kanwil Banten serta 20 orang peserta terdiri dari Bagian Hukum Bapeda Kab/Kota Se- Banten, Dinas Pendidikan Provinsi Banten, BPS Provinsi Banten, Bapeda Provinsi Banten, bertempat di ruang rapat pada 25 April 2017.
Dalam Sambutan Kepala Kantor Wilayah yang dibacakan oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM menyampaikan bahwa Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia ( RANHAM ) merupakan komitmen Negara dan Pemerintah Indonesia terhadap penghormatan, perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan HAM baik tingkat pusat maupun daerah di seluruh Indonesia. Dan pada saat ini telah sampai pada RANHAM yang ke-empat, dimana terdapat beberapa hal yang berbeda atara RANHAM ke tiga dengan RANHAM ke empat, diantaranya mengenai program utama/strategi Panitia RANHAM baik Nasional maupun daerah. Dalam RANHAM ke empat yang diatur dalam Perpres Nomer 75 tahun 2015 tentang RANHAM 2015 - 2019 terdapat 6 (enam) strategi untuk Panitia RANHAM Nasional dan 5 (lima) Strategi untuk Panitia RANHAM Provinsi dan Kab/Kota.
Dengan adanya Rakor Penilaian Kabupaten/Kota Peduli HAM ini di harapkan akan terjalin kerjasama antara Kementerian Hukum dan HAM dengan Stakeholder/SKPD se-Provinsi Banten serta memotivasi pemda Kab/Kota untuk melaksanakan P5 HAM ( Penghormatan, Perlindungan, Pemenuhan, Pemajuan, dan Penegakan HAM ).