PELANTIKAN PPNS, NOTARIS DAN NOTARIS PENGGANTI

IMG-20170216-WA0070 WEB 

Kamis (16/02/2017), Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten melaksanakan acara pelantikan Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS),  Notaris dan Notaris pengganti untuk wilayah kerja Provinsi Banten. Dalam acara tersebut Kepala Kantor Wilayah melantik 33 orang PPNS, 4 orang Notaris dan 1 orang notaris pengganti. Para notaris dan notaris pengganti yang dilantik  berkedudukan di  Kota Cilegon (1 orang), Kota Tangerang 2 orang dan Kabupaten Serang sebanyak 2 orang, sedangkan PPNS yang dilantik berasal dari Dinas  Perhubungan dan Komunikasi, Dinas Pendapatan, Dinas Lingkungan Hidup, BPBD, Dinsos, Dishub, Dinkes dan Disdik masing-masing 1 orang, Satpol PP sebanyak 13 orang,  BPKD sebanyak 2 orang  dan dari Kecamatan (10 orang). Acara dilaksanakan di aula kanwil dan dihadiri para pejabat struktural kanwil serta tamu undangan.

Dalam sambutannya Kepala Kantor Wilayah menyampaikan bahwa PPNS sebagaimana diatur pada Pasal 1 angka 5 PP 43 tahun 2012 adalah pejabat pegawai negeri sipil  tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing. PPNS dalam setiap penyidikan harus mengacu pada Undang-Undangb 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan PPNS dalam melaksanakan kewenangannya akan diawasi dan harus berkoordinasi dengan penyidik Kepolisian RI, serta wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku  dikarenakan penyidik merupakan pintu gerbang utama dimulainya tugas pencarian kebenaran materiil.

IMG 9803 web

IMG 0465 web

Dan beliau pun mengingatkan bahwa dalam pasal 7 ayat (1) UU No.2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, disebutkan bahwa dalam jangka waktu 60 hari terhitung sejak tanggal pengambilan sumpah hari ini, para notaris wajib untuk menjalankan jabatannya dengan nyata, menyampaikan berita secara sumpah/janji jabatan notaris kepada Menteri Hukum dan HAM, organisasi notaris, dan majelis Pengawas Daerah serta wajib menyampaikan alamat kantor, contoh tanda tangan dan paraf, serta teraan cap atau stempel jabatan notaris berwarna merah kepada Menteri Hukum dan HAM dan pejabat lain yang bertanggungjawab di bidang pertanahan, Organisasi Notaris, Ketua Pengadilan Negeri, Majelis Pengawas Daerah, Bupati/Walikota di tempat Notaris diangkat.

IMG 9806 web

Ajub pun berpesan bahwa dalam melaksanakan tugasnya baik para PPNS, Notaris dan Notaris pengganti hendaklah bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat  untuk kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan RI, serta tidak menerima pemberian berupa hadiah dan atau janji-janji baik langsung atau tidak langsung berkaitan dengan pekerjaan. 

Di akhir acara dilaksanakan foto bersama.

IMG-20170216-WA0069 WEB